TAU-KAH

Assalamu’alikum wr.wb

Halaman ini berisi sebuah cerita-cerita rakyat  yang terkadang dilupakan atau tidak pernah diketahui oleh hal layak banyak…

Sejarah….itulah sebuah peristiwa yang telah terjadi,dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua..Ada yang benar ataupun hanya mitos belaka….dan dalam halaman ini sebagian besar merupakan kutipan dari berbagi sumber….

Selamat membaca:

“Bangsa yang besar,adalah bangsa yang tidak melupakan Sejarah”

Wassalamu’alaikum.wr.wb

(17/04/2015)


 

(Sang Macan Kemayoran)

Pada masa Hindia Belanda, muncul nama pendekar bernama Haji Murtadho. Dia anak mantan lurah Kemayoran, dan tinggal di sana hingga dewasa. Ia seorang jagoan yang rendah hati.

Murtadho lahir di Kemayoran pada 1869, dan meninggal saat ulang tahun kemerdekaan ke-14 di Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ayahnya, mantan lurah bernama Murtado Sanim dan ibunya adalah Aminah.

Umumnya anak Betawi zaman dulu, sejak kecil Murtadho rajin mengaji dan belajar ilmu agama. Dia berani dan jago bela diri. Murtadho dikenal jago toya, senjata biasa dipakai dalam kungfu china.

Gurunya banyak, antara lain Kong Bek Guru di Sandang, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Guru Sandang asal Condet, Jakarta Timur. Guru Sandang hidup hingga lebih dari seabad. Dia sempat menemani Murtadho dua pekan, sebelum Macan Kemayoran dipanggil Sang Khalik.

Saat Murtadho berusia 20 tahun, dia berkelahi dengan Bek Lihun, orang kepercayaan Belanda untuk menagih pajak di Kemayoran. Dulu pajak dikenal sebagai upeti, sedangkan Bek adalah kepala kampung. Nama asli Bek Lihun ialah Solihun.

Bek Lihun terkenal kejam. Meski orang asli Betawi Kemayoran, namanya kesohor sebagai jawara paling ditakuti saat itu. Jawara se-Jakarta kala itu tidak bisa menumbangkan dia.

Bek Lihun makin liar, dia dikenal tukang peras di tanah kelahirannya. Jika penduduk menolak kasih upeti, Bek Lihun tak segan menguras harta mereka. Bahkan, anak gadis juga bakal disita demi menakuti warga.

Nasib berkata lain, ketika Bek Lihun menggoda dan hendak memperkosa kembang desa. Murtadho turun tangan, dia berkelahi dengan Bek Lihun. Sejurus dua jurus, Bek Lihun jatuh, dia terbirit-birit meninggalkan Murtadho.

Sejak saat itu, Belanda mengganti Bek Lihun ke Murtadho. Dia dipercaya menagih pajak hasil bumi di Kemayoran. Murtadho malah berkhianat. Dia mengambil upeti itu untuk dibagikan kepada warga Kemayoran.

Semua rakyat di daerah Kemayoran, berterima kasih dan merasa berutang budi kepada Murtadho. Penguasa Belanda pun sangat menghargai jasa-jasa Murtado. Kini, nama jawara berjuluk Macan Kemayoran itu diabadikan menjadi nama sebuah jalan.

Sumber :Viva News


 

(Pendekar yang tertimbun di Mal)

Sekian dari beberapa nama pendekar betawi  yang termasyur adalah Djiong, jagoan Betawi pertama yang menjadi buah bibir, semua itu karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah kolonial Belanda (Kompeni).

Djiong, demikianlah yang tertulis pada nisan makamnya, lebih dikenal dengan nama Wak Emong oleh warga kampungnya. Hingga 1950-an, nama besar Djiong, atau Wak Emong masih ‘menggetarkan hati’ para jagoan di kawasan Kemayoran, khususnya di daerah Kepu dan Bungur.

Djiong diperkirakan hidup pada sekitar tahun 1800-1900-an (menurut cerita, Djiong memang berumur lumayan panjang). Semasa hidup, dia tinggal di daerah yang sekarang adalah Kepu Gang II, 1 km dari kawasan Jiung sekarang. Tetapi, masa tua hingga wafatnya dihabiskan di rumah yang berada di sekitar jembatan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Djiong wafat sekitar tahun 1900-an dan dimakamkan di daerah Mangga Dua, yang sekarang menjadi mal. Ironis, ketika pembangunan mal tersebut, jenazah Djiong gagal dipindahkan, sehingga sampai detik ini jasad tulang belulangnya masih tertindih di bawah beton mal di Mangga Dua itu.

Di kampung Kwitang, Jakarta Pusat, dekat majelis taklim Habib Ali, juga terdapat seorang jago silat bernama Muhammad Djaelani, yang dikenal dengan nama singkat Mad Djelani.

Dia pernah dihukum seumur hidup oleh Belanda. Sebabnya, sekitar 1940-an ia membunuh seorang konsul Jepang di Batavia, karena disangkanya seorang China kaki tangan Belanda. Ia dibebaskan oleh Barisan Pelopor pada masa revolusi fisik. Salah seorang cucunya, H. Zakaria, mewarisi ilmu silatnya, Mustika Kwitang.

Selain laki-laki terdapat pula pendekar silat wanita yang perkasa. Menurut Alwi, ketika terjadi revolusi (perang kemerdekaan) melawan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang datang ke Indonesia, setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dengan mendompleng Sekutu (Inggris), rakyat Marunda banyak menjadi korban dalam mempertahankan kemerdekaan.

Mirah, serta kawan-kawan wanitanya, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena keberaniannya inilah yang menyebabkan dia diberi gelar singa betina dari Marunda.

Dalam buku Beksi Maen Pukulan Khas Betawi, dua seniman Yahya Andi Saputra dan H. Irwan Syafiie sedikit mengangkat tokoh wanita ini, di samping sejumlah pemain silat lainnya.

Selain Mirah, ada lagi pejuang perempuan Betawi yang juga ahli main pukulan. Dia adalah Nyi Mas Melati dari Tangerang. Di kota sebelah barat Jakarta ini, juga pada revolusi fisik (1945), dia tidak gentar berada di garis depan melawan pasukan NICA.

Seperti juga Mirah, pada saat revolusi sejumlah wanita aktif membantu para pejuang di garis depan, sekali pun hanya sebagai pensuplai makanan dan obat-obatan.

Perkumpulan pencak silat tidak menutup diri pada masalah-masalah sosial. Sejumlah jawara, atau jagoan Betawi ikut terlibat dalam berbagai pemberontakan para petani seperti di Condet, Jakarta Timur (1916), Slipi, Tanah Abang, dan Cakung (1913), serta Tangerang 1924 dan Tambun (1869).

Mereka berontak mencegah pasukan VOC dan tuan tanah jahat yang akan melakukan penyitaan terhadap kediaman para petani karena tidak sanggup membayar belasting (pajak) hasil bumi.

Sumber :Viva News

 


(Playboy Batavia)

Oey Tambahsia, namanya melegenda pada zaman Hindia Belanda di Batavia. Ia pemuda “peranakan Tionghoa,” yang kaya raya tapi ulahnya tidak terpuji.

Terkenal sebagai pemuda sombong, congkak, dan suka mengganggu wanita. Ia seorang playboy yang gemar ganti-ganti pasangan. Tak cuma gadis, istri orang juga direbutnya. Akhir hidupnya berakhir mengenaskan, Oey Tambahsia tewas di tiang gantungan.

Oey Tambahsia merupakan anak ketiga Oey Thoa, pedagang besar China asal Pekalongan, pemilik toko tembakau terbesar di Jalan Toko Tiga. Pada tahun 1937, Jalan Toko Tiga di Jakarta Kota merupakan pusat perdagangan yang ramai. Toko tembakau terbesar jalan itu milik seorang pedagang besar China asal Pekalongan bernama Oey Thoa.

Meski belum lama menetap di Betawi, Oey sudah cukup terkenal. Bukan saja karena kebesaran usahanya, tetapi juga kedermawanannya. “Konon Oey mempunyai kebiasaan memberi sedekah kepada orang miskin setiap tanggal satu dan lima belas penanggalan China, saat dia bersembahyang di Kelenteng Kim Tek Le,” ujar sejarawan Betawi, Alwi Shahab, ketika ditemui di rumahnya, kawasan Condet, Jaktim, beberapa waktu yang lalu.

Ketika ayahnya meninggal, ia bersama adiknya menerima warisan sangat besar. “Warisannya antara lain beberapa bidang tanah luas di Pasar Baru, daerah Curug, Tangerang yang sewanya  95.000 gulden setahun, daerah Pintu Kecil Jakarta yang sewanya 40.000 gulden setahun. Selain itu juga tanah, rumah, barang dagangan, uang dan perhiasan sejumlah dua juta gulden lebih,” kata Alwi.

Vonis Gantung

Suatu ketika, Tambahsia ditangkap polisi dengan tuduhan membunuh anak buahnya bernama Tjoen Kie. Ia meracun centengnya itu dengan cara menaruh racun dalam kue dan buah. Dia membunuh dengan tujuan untuk memfitnah saingan dagangnya.

Di sidang pengadilan, Tambahsia menyangkal semua tuduhan. Keluarga Oey meminta jasa seorang pengacara terkenal masa itu, yaitu Mr. B. Bakker yang mendapat honor tinggi, selain hadiah 100 gulden kalau ia berhasil menyelamatkan Oey Tambahsia.

Betapa pandainya pun Mr. Bakker, ia tidak bisa membantah bukti yang diajukan penuntut umum. Akhirnya, hakim ketua mejatuhkan hukum mati di tiang gantungan kepada Oey Tambahsia.

Oey Tambahsia digantung di depan Gedung Balai Kota Stadhuis, sekarang Museum Jakarta. Ia mengenakan baju China dan celana putih. Wajah berseri. Kursi Tambahsia ditendang algojo sehingga  tubuhnya tergantung. Ia tewas dalam usia 31 tahun.

Sumber :Viva News


 

(Hukum gantung dikota tua)

Eksekusi mati di Stadhuisplein, kini bernama Kota Tua

Pada halaman muka Museum Sejarah Jakarta, atau yang dikenal juga sebagai Taman Fatahillah, dahulunya terdapat tiang gantungan. Saat eksekusi dilakukan, masyarakat beramai-ramai menonton peristiwa yang mengerikan karena merupakan hiburan kala itu.

Jumlah hukuman mati di Batavia dahulu kala ternyata cukup banyak, khususnya dari data yang diperoleh dari awal abad ke-18. Data itu menjelaskan perbandingan antara hukuman mati di Amsterdam dan Batavia, di mana Amsterdam yang jumlah penduduknya 210.000 orang, rata-rata terjadi lima hukuman mati per tahun.

Sedangkan di Batavia waktu itu, yang cuma dihuni oleh 130.000 orang, pelaksanaan hukuman mati bisa dua kali lebih besar daripada jumlah orang yang dihukum mati di Amsterdam per tahun.

Aturan dan hukuman ala VOC ini sudah berlangsung sejak abad 17. Dalam balaikota, terdapat satu kamar penyiksaan seperti bangku dan alat skrup untuk menyakiti jari-jari mereka.

Menurut hukum kolonial, seseorang baru bisa dijatuhkan hukuman bila dia mengaku melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kebanyakan perbuatan melawan hukum adalah persoalan kecil, seperti pencurian, fitnah, perbuatan makar karena mabuk atau berkelahi. Hukuman yang ringan adalah membayar denda atau pemecatan bagi pegawai kompeni, penahanan seluruh gajinya dan mengembalikan terdakwa ke Belanda.

Hukuman gantung pada masa kolonial untuk para kriminal di Batavia, eksekusinya biasanya dilaksanakan di Stadhuisplein (Lapangan Balai Kota) yang kini menjadi Taman Fatahillah di Kota Tua. Namun, pada awal abad ke-20, eksekusi hukuman mati tidak lagi dilakukan di Stadhuisplein, melainkan dilakukan secara tertutup atau bukan di tempat umum.

Ketika hukuman gantung berlangsung di Stadhuisplein, terpidana biasanya dieksekusi mati di tiang gantungan atau dengan pedang, atau bisa juga dengan semacam guillotine (alat eksekusi terkenal zaman Revolusi Prancis dulu).

Alwi Shahab, budayawan Betwai menuliskan, Gubernur Jenderal Jan Piterzon Coen pernah memancung seorang calon perwira muda VOC bernama Pieter Contenhoef di alun-alun Balai Kota (Stadhuis), kini Museum Sejarah Jakarta. Pasalnya, pemuda berusia 17 tahun itu tertangkap basah saat ‘bermesrahan’ dengan Sara, gadis berusia 13 tahun yang dititipkan di rumah Coen.

“Sara sendiri, didera dengan badan setengah telanjang di pintu masuk Balai Kota. Sara adalah puteri Jacquees Speex dari hasil kumpul kebonya dengan wanita Jepang,” katanya.

Sumber :Viva News


 

(Wali Betawi Penyebar Islam)

Nama Wali Sanga sangat masyhur di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kisah-kisah kesaktian wali menjadi buah bibir di masyarakat. Nama-nama wali itu legendaris di semua kalangan. Makam mereka pun ramai diziarahi masyarakat. Bahkan mereka berombongan melakukan ziarah Wali Sanga dari ujung ke ujung Pulau Jawa.

Ternyata, di Jakarta, masyarakat Betawi mengenal nama Tujuh Wali penyebar Islam. Namun nama-nama mereka memang kurang popular dibandingkan nama Wali Sanga.

Menurut budayawan betawi H. Ridwan Saidi, dalam proses Islamisasi di Betawi terdapat tujuh wali Betawi. Antara lain, Pangeran Darmakumala dan Kumpi Datuk yang dimakamkan berdekatan, di tepi Kali Ciliwung, dekat Kelapa Dua, Jakarta Timur.

Kemudian Habib Sawangan, yang dimakamkan di depan Pesantren Al-Hamidiyah, Depok. Pangeran Papak, dimakamkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur. Ema Datuk makamnya di Tanjung Kait, Mauk, Tangerang. Datuk Ibrahim makamnya di Condet. Wali Ki Aling, tidak diketahui makamnya.

“Ketujuh Wali Betawi ini hidup sebelum penyerbuan Fatahilah ke Sunda Kelapa,” kata Ridwan.

Tidak terlalu banyak orang yang tahu dan perduli pada keberadaan makam-makam wali penyebar Islam itu. Makam Datuk Ibrahim yang terletak di jalan Datuk Ibrahim, Condet, di dalam komplek musala ditumbuhi banyak rerumputan.

Meski dipagar besi, sekilas malah terlihat seperti taman bunga karena ditanami bunga-bunga. Juga tidak terdapat plang papan nama yang menunjukkan makam Datuk Ibrahim. Sama sekali tidak terlihat makam seorang ulama besar pada jamannya.

Seorang warga yang lewat yang ditanya mengaku tidak tahu menahu riwayat makam itu. ”Gak tau deh kuburan siapa, dari dulu juga udah ada,” katanya.

Menurut dia, peziarah juga sama sekali tidak pernah nongol di makam itu. Hal ini juga bisa dilihat di atas pekuburan sama sekali tidak terdapat bekas bunga peziarah yang biasa dijumpai di kuburan-kuburan keramat.

Kisah yang lebih mengenaskan lagi terjadi pada makam ulama Islam Ema Datuk di Tanjung Kait, Mauk, Tangerang. Makam ini telah berubah menjadi makam atau bong cina. Bangunan makam berarsitektur China, dicat merah, dan kuning menyala. Kuburan Ema Datuk juga telah diubah menjadi kuburan cina lengkap dengan altar persembahan.

Ridwan Saidi sempat terkejut melihat perubahan drastis itu. Padahal dia memiliki foto makam Ema Datuk yang masih seperti kuburan Islam pada umumnya, memakai cungkup dan nisan dari kayu. Ternyata di halaman luar masih terdapat atap bekas kuburan lama yang telah dibongkar.

“Setahu saya berubah menjadi begini sejak tahun 1963,” kata Liam Kien, juru kunci makam Ema Datuk.

Ridwan menjelaskan beberapa generasi setelah tujuh wali itu, terdapat Habib Husein Alaydrus yang dimakamkam di Luar Batang, tempat ia membangun masjid pada awal abad ke-18. Kong Jamirun dimakamkan di Marunda, Jakarta Utara.

Datuk Biru, makamnya di Rawabangke, Jatinegara. Serta Habib Alqudsi dari Kampung Bandan, Jakarta Utara. Datuk Tanggoro di Cililitan, Jaktim. Ki Balung Tunggal di Condet.

Sumber :Viva News


 

Kapitan Pattimura

(photo :kabarnet.in)

Kapitan Pattimura             (1783-1817)

Siapa yang tak kenal Kapitan Pattimura? Pahlawan Nasional yang gambarnya tertera di uang kertas Rp1.000 keluaran tahun 2000. Perjuangannya dalam mengusir penjajah Belanda di Maluku sudah tidak diragukan lagi. Namun yang menjadi kontroversi adalah agama yang dianutnya. Apakah ia beragama Kristen atau Islam?

“Nunu oli/ Nunu seli/ Nunu karipatu/ Patue karinunu  (Saya katakan kepada kamu sekalian (bahwa) saya adalah beringin besar dan setiap beringin besar akan tumbang tapi beringin lain akan menggantinya (demikian pula) saya katakan kepada kamu sekalian (bahwa) saya adalah batu besar dan setiap batu besar akan terguling tapi batu lain akan menggantinya).”

Kalimat puitis yang penuh tamsil itu diucapkan oleh Ahmad Lussy, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kapitan Pattimura—Kapitan artinya pemimpin, sedangkan Pattimura merupakan salah satu nama marga di Maluku yang beragama Islam—pahlawan asal Maluku saat akan menghadapi hukuman gantung oleh penjajah Belanda. Saat itu, 16 Desember 1817, tali gantung telah dililitkan di lehernya.

Dari kata-kata yang diucapkannya, tampak bahwa Ahmad Lussy (dalam dialek Maluku disebut Mat Lussy) adalah seorang pejuang  berjiwa besar yang pantang menyerah. Sebagaimana pejuang Muslim yang digetari semangat jihad, ia tidak takut terhadap  ancaman maut.

Namun keberanian itu terdistorsi oleh penulisan sejarah versi pemerintah. M Sapija, sejarahwan yang pertama kali menulis buku tentang Pattimura versi pemerintah, mengartikan ucapan di ujung maut itu dengan “Pattimura-Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Pattimura-Pattimura muda akan bangkit.”

Namun, menurut sejarahwan, M Nour Tawainella, penafsiran Sapija itu tidak pas karena warna tata bahasa Indonesianya terlalu modern dan berbeda dengan konteks budaya pada  zaman itu.

Puncak kontroversi tentang siapa Pattimura adalah penyebutan nama lengkapnya dengan nama Thomas Mattulessy, dari nama seorang Muslim  menjadi nama seorang Kristen. Thomas adalah nama yang lazim digunakan orang beragama Kristen. Sedangkan Mattulessy adalah salah satu nama mataruma(marga/fam/nama keluarga) Kristen di Maluku.

Celakanya, masyarakat lebih percaya kepada predikat Kristen itu, karena Maluku sering diidentikkan dengan Kristen. “Karena kita sudah terbiasa mendengar yang salah, ketika saya benarkan, yang salah itu dianggap benar, yang saya benarkan itu dianggap salah,” ungkap Ahmad Mansur Suryanegara kepada Media Umat,Senin (18/11) melalui sambungan telepon.

Muslim Taat

Ahmad Lussy atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lussy, lahir di Hualoy, Seram Selatan (bukan Saparua seperti yang dikenal dalam sejarah versi pemerintah). Ia bangsawan dari Kerajaan Islam Sahulau, yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Raja ini dikenal pula dengan sebutan Sultan Kasimillah (Kazim Allah/Asisten Allah) yang dalam dialek bahasa Maluku disebut Kasimiliali.

Menurut Ahmad Mansyur Suryanegara, Kapitan Pattimura adalah seorang Muslim yang taat. Selain keturunan bangsawan, ia juga seorang ulama. Data sejarah menyebutkan bahwa pada masa itu semua pemimpin perang di kawasan Maluku adalah bangsawan atau ulama atau keduanya.

Bandingkan dengan buku biografi Pattimura versi pemerintah yang pertama kali terbit yang ditulis M Sapija. “Bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina (Seram). Ayah beliau yang bernama Antoni Mattulessy adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Mattulessy. Yang terakhir ini adalah putra raja Sahulau. Sahulau bukan nama orang tetapi nama sebuah negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan.”

Ada kejanggalan dalam keterangan di atas. Sapija tidak menyebut Sahulau itu adalah kerajaan Islam atau kesultanan. Kemudian ada penipuan dengan mengganti marga Pattimura menjadi Mattulessy. Walhasil nama Thomas Mattulessy sebenarnya tidak pernah ada di dalam sejarah perjuangan rakyat Maluku.

Berbeda dengan Sapija yang tidak menyebut Pattimura sebagai marga, Ahmad Mansur Suryanegara berpendapat bahwa Pattimura itu marga dan masih ada sampai sekarang. Dan semua orang yang bermarga Pattimura sekarang ini beragama Islam. Orang-orang tersebut mengaku ikut agama nenek moyang mereka yaitu Pattimura.

“Di sana itu ada marga Pattimura dan tidak ada seorang pun yang beragama Kristen. Keturunan Pattimura beragama Islam,” ujar Ahmad Mansur Suryanegara.

Masih menurut Ahmad Mansur, mayoritas kerajaan-kerajaan di Maluku adalah kerajaan Islam. Di antaranya adalah kerajaan Ambon, Herat, dan Jailolo. Begitu banyaknya kerajaan sehingga orang Arab menyebut kawasan ini dengan Jaziratul Muluk (Negeri Raja-raja). Sebutan ini kelak dikenal dengan Maluku.

Ia juga menegaskan, semua gerakan perlawanan terhadap Kerajaan Protestan Belanda itu mayoritasnya Islam. Sedangkan orang Kristen sendiri jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada yang melakukan perlawanan.

Ahmad Mansur pun menyatakan penulisan pemalsuan sejarah oleh pemerintah itu sudah biasa. Karena Muhammad Hatta, —yang menghapus tujuh kata penerapan syariat Islam dalam Piagam Jakarta—  menurut Ahmad Mansur Suryanegara, meskipun beragama Islam tetapi tidak suka dan tidak menghendaki bangkitnya Islam politik.

Begitu juga dengan Muhammad Yamin —yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) saat itu— memalsukan sejarah atau mengangkat orang-orang yang sebenarnya menentang sejarah, yang sebenarnya bukan pahlawan ditulis seolah sebagai pahlawan.

“Jadi Hatta dan Yamin tidak menghendaki Islam politik, maka nanti pengaruhnya terhadap P dan K dan lainnya itu lalu diangkatlah orang-orang yang sebenarnya menentang sejarah, yang sebenarnya bukan pahlawan dipahlawani,” bebernya.

Namun, perlawanan rakyat di bawah komando Kapitan Ahmad Lussy itu terekam dalam tradisi lisan Maluku yang dikenal dengan pepatah-petitih. Tradisi lisan ini justru lebih bisa dipertanggung jawabkan daripada data tertulis dari pemerintah. Di antara pepatah-petitih itu adalah sebagai berikut:

Yami Patasiwa/ Yami Patalima/ Yami Yama’a Kapitan Mat Lussy//Matulu lalau hato Saparuambuine/ Ma Parang kua Kompania//Yami yama’a Kapitan Mat Lussy/ Isa Nusa messe/ Hario/ Hario//Manu rusi’a yare uleu uleu `o/ Manu yasamma yare uleu-uleu `o/ Talano utala yare uleu-uleu `o//Melano lette tuttua murine/  Yami malawan sua mena miyo/ Yami malawan sua muri neyo//

(Kami Patasiwa/ Kami Patalima/ Kami semua dipimpin Kapitan Ahmad Lussy// Semua turun ke kota Saparua/ Berperang dengan kompeni Belanda// Kami semua dipimpin Kapitan Ahmad Lussy/ Menjaga dan mempertahankan/ Semua pulau-pulau ini// Tapi pemimpin sudah dibawa ditangkap/ Mari pulang semua/ Ke kampung halaman masing-masing/ Burung-burung garuda (laskar-laskar Hualoy)/ Sudah pulang-sudah pulang// Burung-burung talang (laskar-laskar sekutu pulau-pulau)/ Sudah pulang-sudah pulang/ Ke kampung halaman mereka// Di balik Nunusaku/ Kami sudah perang dengan Belanda/ Mengepung mereka dari depan/ Mengepung mereka dari belakang/ Kami sudah perang dengan Belanda/ Memukul mereka dari depan/ Memukul mereka dari belakang//)

Nama Kapitan Pattimura sampai saat ini tetap harum. Namun nama fiktif Thomas Mattulessy lebih dikenal daripada nama Ahmad Lussy atau Mat Lussy. Menurut Mansur Suryanegara, memang ada upaya-upaya deislamisasi dalam penulisan sejarah

Sumber :

*Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah, Salamadani Pustaka Semesta, 2009, ISBN 978-602-8458-24-5

*http://mediaumat.com/


 

(Garuda Pancasila)

 

logo-garuda_acehdesain1

Eksistensi Sultan Hamid II dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia nyaris tak terasa. Padahal, dialah de­sainer lambang negara Indonesia, Bu­rung Garuda, biasa juga disebut ”Garuda Pancasila”.

Meski sejarah menutup-nutupi, sum­bangsih Sultan Hamid II selaku peran­cang lambang negara Indonesia tersebut tak boleh dilupakan.

Boleh jadi sejarah dan pencatatan sejarah tidak berpihak kepada sultan yang cerdas ini.

Begitulah penyakit negara bangsa yang kerap dengan mudahnya menghi­langkan jasa-jasa dan apa-apa yang telah diperbuat seseorang hanya karena ada­nya perbedaan pandangan, seperti ada­nya perbedaan visi seperti mengenai ideologi dan model atau bentuk negara, serta adanya pertentangan politik akibat perbedaan itu. Terutama jika berten­tang­an dengan rezim yang berkuasa. Biasa­nya, rezim yang berkuasalah yang me­nen­tukan seperti apa sejarah hendak di­catat dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Secara politik, sebenarnya tak ada alasan untuk menghalangi pengakuan terhadap hasil karya Sultan Hamid II. Namun entah kenapa hingga hari ini hal itu masih belum dapat terealisasikan.

Sultan Hamid II kadung dianggap se­bagai tokoh makar. Namanya disudutkan, kariernya dihitamkan, padahal berkat kar­yanya dinding istana dan kantor-kantor pe­merintahan di republik ini menjadi ber­wibawa dengan lambang Garuda Pan­casila.

Namun jangan coba mencari lam­bang Garuda di dinding Istana Kadriyah. Tak bakal ketemu. Sultan Hamid telah berwasiat kepada anak-cucunya agar tidak memajang lambang negara sebe­lum negara mengakui hasil karyanya.

Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 31 Oktober, ada baiknya kita sedikit menoleh ke belakang, mencari tahu salah satu babak penting dalam sejarah negeri tercinta.

SULTHAN YANG CERDAS

Adalah Turiman yang membuktikan kebenaran ini dalam tesis S-2 di Pasca­sarjana Ilmu Hukum Universitas Indone­sia pada 11 Agustus 1999 yang berjudul Sejarah Hukum Lambang Negara Repub­lik Indonesia, Suatu Analisis Yuridis ten­tang Pengaturan Lambang Negara dalam Perundang-undangan. Dalam tesisnya yang dibimbing oleh Prof. Dimyati Har­tono, Turiman mempertahankan secara yuridis dengan data-data yang akurat mengenai siapa sebenarnya pencipta lambang negara Burung Garuda.

Sultan Hamid II, yang juga sultan kedelapan dari Kesultanan Kadriyah Pontianak, memiliki nama lengkap Abdurrahman Hamid Alkadrie. Putra Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan VII Kesultanan Pontianak, ini lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Ayahnya adalah pendiri kota Pontianak.

Sultan Hamid II dikenal cerdas. Ia adalah orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Belanda (KMA) di Breda Belanda, semacam Akabri, dengan pangkat letnan dua infanteri pada 1936. Ia juga menjadi ajudan Ratu Juliana dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Setelah ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 ia diangkat menjadi sultan Pontianak, menggantikan ayahnya, dengan gelar Sultan Hamid II.

Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Den­pasar, BFO, BFC, IJC, dan KMB di Indo­nesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memper­oleh pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan menjadi orang Indone­sia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

MENGKOORDINASI KEGIATAN PERANCANGAN

Sultan Hamid adalah salah satu tokoh penting nasional dalam mendirikan Re­publik Indonesia bersama rekan seang­katannya, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mr. Muhammad Roem, dan Muhammad Yamin.

Dalam sejarah pendirian RI, Sultan Hamid pernah menjadi ketua Delegasi BFO (Wakil Daerah/Negara buatan Belanda) dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. Ia juga menjadi saksi pelantikan Soekar­no sebagai presiden RI di Keraton Yogya­karta pada 17 Desember 1949. Ini terlihat dalam foto yang dimuat di Buku 50 Tahun Indonesia Merdeka.

Sepak terjangnya di dunia politik men­jadi salah satu alasan bagi Presiden Soe­karno untuk mengangkat Sultan Hamid sebagai menteri negara zonder porto folio di Kabinet RIS 1949-1950.

Dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang dimuat dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka disebutkan, pada 13 Juli1945, dalam Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar, salah satu ang­gota Panitia, Parada Harahap, mengusul­kan ihwal lambang negara. Pada 20 Desember 1949, berdasar­kan Keputusan Presiden Republik Indo­nesia Serikat No­mor 2 Tahun 1949, Sul­tan Hamid Alkadrie II diangkat sebagai men­teri negara RIS. Dalam kedudukan­nya ini, ia dipercaya oleh Presiden Sukar­no mengoordinasi ke­giatan perancangan.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) se­waktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara disebut­kan, “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lam­bang ne­gara. Ia teringat ucapan Presiden Soekar­no bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, yang mana sila-sila dasar negara, yaitu Panca­sila, divi­sualisasikan dalam lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah Panitia Teknis dengan nama Panitia Len­cana Negara di bawah koordinator Men­teri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewan­toro, M.A. Pellaupessy, Moh. Natsir, dan R.M. Ng. Purbatjaraka sebagai anggota.

Panitia ini bertugas menyeleksi usul­an rancangan lambang negara untuk di­pilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta da­lam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara.

Terpilih dua rancangan lambang ne­gara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin.

Pada proses selanjutnya yang dite­rima pemerintah dan DPR RIS adalah ran­cangan Sultan Hamid II. Karya M. Ya­min ditolak, karena menyertakan sinar-si­nar matahari dan menampakkan pe­nga­ruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno, dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilaku­kan untuk keperluan penyempurnaan ran­cangan itu. Terjadi kesepakatan me­reka bertiga, mengganti pita yang di­cengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih de­ngan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

KARYA ANAK BANGSA

Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II, diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk di­pertimbangkan, karena adanya keberat­an terhadap gambar burung garuda de­ngan tangan dan bahu manusia yang me­megang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspi­rasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Di­singkat Garuda Pancasila.

Presiden Soekarno kemudian menye­rahkan rancangan tersebut kepada Ka­binet RIS melalui Moh. Hatta sebagai perdana menteri.

A.G. Pringgodigdo dalam bukunya Sekitar Pancasila terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI, menyebutkan, ran­cangan lambang negara karya Sultan Ha­mid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS.

Ketika itu gambar bentuk kepala Raja­wali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk seka­rang ini. Inilah karya kebangsaan anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II, menteri negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian mem­per­kenalkan untuk pertama kalinya lam­bang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

BENTUK FINAL LAMBANG NEGARA

Penyempurnaan kembali lambang ne­gara itu terus diupayakan. Kepala bu­rung Rajawali Garuda Pancasila yang “gun­dul” menjadi “berjambul”. Bentuk ca­kar kaki yang mencengkeram pita, dari yang semula menghadap ke belakang men­jadi menghadap ke depan, atas ma­sukan Presiden Soekarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gam­bar lambang negara yang telah diper­baiki mendapat disposisi Presiden Soe­karno, yang kemudian memerintahkan pe­lukis istana, Dullah, untuk melukis kem­bali rancangan tersebut sesuai bentuk fi­nal rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II, yang dipergunakan secara res­mi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu de­ngan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara, yang lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta, pada 18 Juli 1974.

Rancangan terakhir inilah yang men­jadi lampiran resmi PP No. 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No. 66 Tahun 1951. Sedangkan lambang ne­gara yang ada disposisi Presiden Soe­karno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap di­simpan oleh Keraton Kadriyah Pontianak.

Salah satu keistimewaan Garuda Pan­casila terletak pada warna keemas­annya, yang melambangkan cita-cita para perintis kemerdekaan untuk mem­bangun masyarakat adil dan makmur. Di negara lain, yang memakai sejenis lam­bang garuda atau elang, biasanya ber­warna hitam putih, sesuai warna burung tersebut di alam bebas.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di Pe­makaman Keluarga Kesultanan Ponti­anak di Batulayang.

Jasa Sultan Hamid II lainnya yang ter­lupakan adalah peranannya dalam forum KMB, yang tidaklah semata-mata mem­perjuangkan BFO dan federalisme. Ke­sediaan Belanda menyetujui penyerahan kedaulatan seluruh wilayah bekas jajah­annya di Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tidak terlepas dari keberhasilannya membujuk Ratu Yuliana, selaku ratu Belanda. Ini bukti kelihaian diplomasi dan kedekatan Sultan Hamid II, yang pernah menjadi ajudan atau pengawal Ratu Yuliana.

PENILAIAN KALANGAN AKADEMISI

Turiman, S.H. M.Hum., dosen Fakul­tas Hukum Universitas Tanjungpura Ponti­anak, yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar magister hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan, hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara.

“Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998 sampai 1999,” katanya.

Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Mas­a­gung Jakarta, Badan Arsip Nasio­nal, Pusat Sejarah ABRI, dan tidak keting­galan Keluarga Istana Kadariyah Ponti­anak, adalah tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpul­kan bahan penulisan tesis yang diberinya judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI – Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.

Di hadapan dewan penguji, Prof. Dr. M. Dimyati Hartono, S.H. dan Prof. Dr. H. Azhary, S.H., ia berhasil memperta­hankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan, mulai dari sketsa awal hing­ga sketsa akhir, Garuda Pancasila ada­lah rancangan Sultan Hamid II,” katanya.

Hal yang sama juga pernah disuara­kan Sultan Syarif Abubakar Alkadrie, pe­megang tampuk kekuasaan Istana Kadriyah Kesultanan Pontianak, yang menjadi ahli waris Sultan Hamid Alkadrie II. Menurutnya, negara pantas memberi­kan penghargaan terbaik kepada almar­hum Sultan Hamid Alkadrie II atas jasa­nya menciptakan lambang negara Bu­rung Garuda. Penghargaan yang tepat ada­lah pemberian gelar pahlawan nasio­nal kepada Sultan Hamid Alkadrie II.

Untuk mengembalikan fakta sejarah yang sebenar-benarnya mengenai pen­cip­ta lambang negara Burung Garuda, pihak ahli waris dan pemerintah Kaliman­tan Barat serta Universitas Tanjungpura pernah menyelenggarakan seminar na­sional di Pontianak. Ketua DPR Akbar Tandjung juga hadir dalam acara yang berlangsung pada 2 Juni 2000.

Saat itu, Akbar Tandjung, yang juga ketua umum Partai Golongan Karya, juga mengusulkan agar nama baik Sultan Hamid Alkadrie II dipulihkan dan diakui sebagai pencipta lambang negara. Sa­yangnya, usulan itu tak ada tindak lanjut­nya hingga sekarang.

Sumber: 

*http://www.madinatuliman.com/

*Majalah Al Kisah


 

(Primadona yang hilang di Kalibaru)

Fientje de Feniks, pelacur kelas tinggi di Batavia yang dicekik tamunya pada 17 Mei 1912. (boekwinkeltjes.nl)

 

Kisah pembunuhan pelacur pernah terjadi di Batavia ditulis  dalam Ensiklopedi Jakarta yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta tahun 2005. Diceritakan, pada 17 Mei 1912, Batavia heboh. Sesosok mayat wanita muda ditemukan mengambang di sungai  di Kalibaru. Mayat gadis blasteran atau indo itu dibungkus karung, tersangkut pintu air.

Perempuan yang tewas itu bernama Fientje de Feniks, seorang pelacur kelas tinggi bertarif mahal. Fientje menjadi primadona pelacur di Batavia. Paras mukanya blasteran,  campuran Indonesia dan Eropa. Kulitnya putih tapi tidak pucat. Matanya bulat besar dan  hidung mancung Rambutnya panjang, hitam dan berombak. Usianya baru 19 tahun. Fientje bekerja di rumah pelacuran milik Umar.

Komandan Polisi Batavia, Komisaris Reumpol menangani kasus ini. Reumpol bertanya pada beberapa saksi antara lain teman-teman Fientje. Ia  menemukan titik terang ketika seorang pelacur, teman Fientje, bersaksi. Pelacur itu bernama Raonah, dia melihat langsung seorang pria bernama Gemser Brinkman mencekik Fientje dari sela-sela bilik bambu.

Brinkman  anggota Sociteit Concordia yang berisi pembesar-pembesar Belanda. Raonah sempat dituding berbohong dan memberikan keterangan palsu oleh pengacara Brinkman. Pengadilan bahkan sempat mengirim tim untuk mengecek tempat kejadian perkara pembunuhan di lokalisasi milik Umar.

Raonah yakin pada pendapatnya. Dia berkata pada ketua majelis hakim.

“Tuan, saya seorang perempuan, jadi saya penakut. Tapi saya katakan sekali lagi, laki-laki itu yang melakukan pembunuhan,” ujar Raonah.

Pengadilan memutuskan Brinkman dihukum mati. Brinkman yakin eksekusi tidak akan jadi dilakukan. Menurutnya  tidak mungkin seorang kulit putih terhormat seperti dia dihukum mati hanya karena membunuh pelacur indo. Dia juga percaya pengaruh teman-temannya di Societeit akan membantu memperingan hukumannya. Tapi ternyata anggapannya keliru.

“Pengadilan tetap berniat mengeksekusinya. Dia pun stres, dan berteriak-teriak terus dalam selnya. Akhirnya Brinkman bunuh diri dalam sel,” ujar Alwi Shahab, sejarahwan Betawi.

Ada beberapa versi tentang pembunuhan ini.  Brinkman sebenarnya tidak membunuh Fientje saat itu juga. Tetapi dia menyuruh pembunuh bernama Silun bersama dua anak buahnya. Silun yang mencekik Fientje hingga tewas. Ternyata Brinkman belum membayarnya lunas. Dia baru dibayar persekot atau uang mukanya saja.

Sebagian pihak meyakini Brinkman membunuh Fientje karena cemburu. Dia sebenarnya sudah ingin menjadikan Fientje sebagai gundik, namun ternyata Fientje masih juga melayani laki-laki lain. Karenanya Brinkman terbakar emosi.

Sumber :Viva news


 

(Syafrudin Prawiranegara)

gal687221919

Pemerintah Provinsi Banten masih mengkaji usul dan dukungan pemberian gelar kepahlawanan kepada Syafrudin Prawiranegara yang lahir 28 Februari 1911 di Anyer Kidul, Serang, Banten.

Asisten Daerah I (Asda I) Pemprov Banten Anwar Mas`ud di Serang, Jumat, mengatakan saat ini usul gelar pahlawan nasional untuk Syafrudin Prawiranegara masih dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar (TPPG) Daerah.

“Setelah ada rekomendasi dari panitia Peringatan Satu Abad Sjafrudin Prawiranegara yang menggelar seminar beberapa hari lalu , kami akan mendukung penuh untuk mengusulkan gelar kepahlawanan bagi Syafrudin Prawiranegara,” kata Anwar Mas`ud usai menjadi pembicara pada Dialog Kerakyatan yang digelar Dewan Pengurus Daerah KAMMI Banten di Serang.

Ia mengatakan, tim pengkaji tersebut terdiri dari para tokoh masyarakat, peneliti sejarah, akademisi dan Asda II Pemprov Banten.

Ia mengatakan, upaya mendorong penyematan gelar pahlawan bagi Syafrudin Prawiranegara telah dilakukan Pemprov Banten, diantaranya dengan menghelat peringatan satu abad Syafrudin Prawiranegara beberapa waktu lalu.

“Ada juga usulan lagi, bahwa tak hanya gelar kepahlawanan yang diusulkan bagi Sjafrudin, tetapi kami juga akan mengajukan agar Syafrudin diakui sebagai Presiden kedua RI. Usulan itu disampaikan para tokoh Banten diantaranya pak Nadjmudin Busro,” kata Anwar Mas`ud.

Sementara itu, sejarawan Banten Nadjmudin Busro mengatakan, gelar kepahlawanan bagi Alm Sjafrudin Prawiranegara juga harus diiringi pengakuan pemerintah bahwa Sjafrudin adalah Presiden RI kedua.

“Karena faktanya, Pak Sjafrudin memang menjadi Presiden RI selama enam bulan 12 hari di Bukit Tinggi, saat pemerintahan darurat. Tanpa kepemimpinan beliau saat itu, RI akan jatuh ke tangan Belanda lagi,” kata Najmudin Busro.

Gunting Sjafruddin

Sjafrudin adalah seorang pejuang masa kemerdekaan Republik Indonesia yang berjasa ikut “menyelamatkan” Indonesia dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di mana ia juga sebagai Presidennya ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.

Ia juga dikenal pejabat yang mencontohkan hidup bersih dan anti korupsi. Usai menyerahkan kembali kekuasaan PDRI nya, Menteri Keuangan tahun 1949-1950 dalam Kabinet Hatta itu pernah memotong uang gajinya sendiri bernilai Rp 5 lebih hingga separuh. Kebijakan moneternya dikritik dan dikenal dengan julukan ”Gunting Sjafruddin”.

Menariknya, meski peran Syafrudin yang juga dikenal sebagai tokoh Partai Islam Masyumi ini sangat penting di masa kemerdekaan dan dalam kehidupan negara Indonesia sosok dan kiprahnya seolah kurang dijelaskan di buku-buku sejarah Indonesia, khususnya untuk kalangan pelajar dan mahasiswa.

Seolah menutup mata atas perjuangannya, pemerintah juga terkesan lamban memberinya gelar kehormatan

Syafrudin Prawiranegara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Namun berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, Jakarta. Dalam aktivitas keagamaannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, antar lain:

  1. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembinaan Manajemen (PPM), kini dikenal dengan nama PPM Manajemen(1958)
  2. Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978)
  3. Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984-??)

Ia juga sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara meninggal di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 1989, pada umur 77 tahun.

“Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah.

Sumber:

http://www.hidayatullah.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Syafruddin_Prawiranegara


 

(Sugondo Joyopuspito)

 

sumpah-pemuda

 

 

 

 

 

Sugondo Djojopuspito (lahir di Tuban, Jawa Timur, 22 Februari 1905 – meninggal di Yogyakarta, 23 April 1978 pada umur 73 tahun) adalah tokoh pemuda tahun 1928 yang memimpin Kongres Pemuda Indonesia Kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda, dengan motto: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa: Indonesia[1]

Sugondo Djojopuspito ialah orang yang terlupakan itu. Ia merupakan Ketua Kongres Pemuda ke-II yang melahirkan Sumpah Pemuda dengan ikrar; Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yakni Indonesia.

Sugondo Djojopuspito [2][3] lahir di Tuban, 22 Februari 1905 bapaknya bernama Kromosardjono adalah seorang Penghulu dan Mantri Juru Tulis Desa di kota Tuban, Jawa Timur. Ketika Soegondo masih kecil, ibunda Soegondo sakit-sakitan dan meninggal dunia, kemudian Bapak Kromosardjono kawin lagi dan pindah ke Brebes Jawa Tengah menjabat sebagai lurah di sana. Selanjutnya Soegondo dan adiknya (Soenarjati) diangkat anak oleh pamannya yang bernama Bapak Hadisewojo (seorang collecteur wilayah Blora, dan tidak punya anak, dan juga mengangkat Sudarjati dari anak saudara sepupu Keluarga Ny. Brotoamidjojo, serta Sumijati dari anak saudara sepupu Keluarga S. Soekadji, sehingga Bapak Hadisewojo mempunyai 4 anak angkat yang saling ikatan saudara sepupu). Pamannya ini yang menyekolahkan Soegondo dari HIS di Tuban hingga RH di Batavia, termasuk adik-adiknya. Peranan Bapak Hadisewojo sangat besar dalam membimbing Soegondo sejak dari HIS di Tuban, menitipkan mondok di Cokroaminoto Surabaya, menitipkan mondok di Ki Hadjar Dewantara Yogyakarta, dan hingga mengarahkan masuk ke RH Batavia.

Soegondo mengenyam pendidikan HIS (Sekolah Dasar 7 tahun) tahun 1911-1918 di kota Tuban. Tahun 1919 setelah lulus HIS pindah ke Surabaya untuk meneruskan ke MULO(Sekolah Lanjutan Pertama 3 tahun) tahun 1919 – 1922 di Surabaya, oleh pamanya ia dititipkan mondok di rumah HOS Cokroaminoto bersama Soekarno. Kemudian setelah lulus MULO, tahun 1922 melanjutkan sekolah ke AMS afdeling B (Sekolah Menengah Atas bagian B – paspal – 3 tahun) di Yogyakarta tahun 1922-1925, dan oleh pamannya melalui HOS Cokroaminoto dititipkan mondok di rumah Ki Hadjardewantoro di Lempoejangan Stationweg 28 Jogjakarta (dulu Jl. Tanjung, sekarang Jl. Gajah Mada), yaitu sebelah barat Puro Paku Alam.

Setelah lulus AMS tahun 1925 melanjutkan kuliah atas biaya pamannya dan bea siswa di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta – didirikan tahun 1924 – cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekarang). Ia mondok di rumah pegawai pos bersama beberapa pegawai pos Pasar Baru lainnya di Gang Rijksman (belakang Rijswijk – sekarang Jl Juanda belakang Hotel Amaris Stasiun Juanda), sehingga ia bisa membaca majalah Indonesia Merdeka asuhan Mohammad Hatta terbitanPerhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang dilarang masuk ke Indonesia. Selama mahasiswa hidup sulit hanya punya satu baju, yang harus dicuci dulu kalau mau kuliah. Kuliah di RHS hanya mencapai lulus tingkat Candidat Satu (C1), setelah Propadeus, karena bea siswanya dicabut akibat kegiatan politiknya dan juga pamannya meninggal dunia (sekarang setingkat dengan ijazah D2, karena sistem pendidikan sekolah tinggi pada waktu itu adalah terdiri atas 4 jenjang, yaitu: Propadeus, Candidat 1 dan Candidat 2, serta Doktoral).

Sumpah Pemuda “28 Oktober 1928”

Pada waktu semua orang ikut dalam organisasi pemuda, pemuda Sugondo masuk dalam PPI (Persatuan Pemuda Indonesia – dan tidak masuk dalam Jong Java). Pada tahun 1926 saat Konggres Pemuda I, Sugondo ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tahun 1928, ketika akan ada Konggres Pemuda II 1928, maka Sugondo terpilih jadi Ketua atas persetujuan Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua PPI di Negeri Belanda dan Ir. Sukarno (yang pernah serumah di Surabaya) di Bandung. Mengapa Sugondo terpilih menjadi Ketua Konggres, karena ia adalah anggota PPI (Persatuan Pemuda Indonesia – wadah pemuda independen pada waktu itu dan bukan berdasarkan kesukuan.

Saat itu Mohammad Yamin adalah salah satu kandidat lain menjadi ketua, tetapi dia berasal dari Yong Sumatra (kesukuan), sehingga diangkat menjadi Sekretaris. Perlu diketahui bahwa Moh. Yamin adalah Sekretaris dan juga salah satu peserta yang mahir berbahasa Indonesia (sastrawan), sehingga hal-hal yang perlu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang benar tidak menjadi hambatan (seperti diketahui bahwa notulen rapat ditulis dalam bahasa Belanda yang masih disimpan dalam museum).

Konggres Pemuda 1928 yang berlangsung tanggal 2728 Oktober 1928 di Jakarta menghasilkan Sumpah Pemuda 1928 yang terkenal itu, di mana Para Pemuda setuju denganTrilogi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: INDONESIA. Seperti diketahui, bahwa Trilogi ini lahir pada detik terakhir kongres, di mana Yamin yang duduk di sebelah Soegondo menyodorkan secarik kertas kepada Soegondo seraya berbisik: Ik heb een elganter formuleren voor de resolutie (saya mempunyai rumusan resolusi yang lebih luwes). Dalam secarik kertas tersebut tertulis 3 kata/trilogi: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Selanjutnya Soegondo memberi paraf pada secarik kertas itu yang menyatakan setuju, dan diikuti oleh anggauta lainnya yang menyatakan setuju juga.[4]

Selain trilogi itu, juga telah disepakati Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Dalam kesempatan ini, WR Supratman berbisik meminta izin kepada Sugondo agar boleh memperdengarkan Lagu Indonesia Raya ciptannya. Karena Konggres dijaga oleh Polisi Hindia Belanda, dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya Konggres dibubarkan atau para peserta ditangkap), maka Sugondo secara elegan dan diplomatis dengan bisik-bisik kepada WR Supratman dipersilahkan memperdengarkan lagu INDONESIA RAYA dengan biolanya, sehingga kata-kata Indonesia Raya dan Merdeka tidak jelas diperdengarkan (dengan biola). Hal ini tidak banyak yang tahu mengapa WR Supratman memainkan biola pada waktu itu.

Masa Kebangkitan Nasional 1928-1942

Pada masa Kebangkitan Nasional aktif sebagai guru dan masuk partai politik. Pada tanggal 11 Desember 1928 bersama Mr. Sunario Sastrowardoyo mendirikan Perguruan Rakyat yang beralamat di Gang Kenari No. 15 Salemba, dan diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Namun pada tahun 1930 ia diminta oleh Ki Hadjar Dewantara untuk menjadi guru Perguruan Taman Siswa Bandung. Pada waktu di Bandung tahun 1930 ia mulai sebagai simpatisan PNI (Perserikatan Nasional Indonesia) pimpinan Sukarno. Tahun 1932, ia diangkat menjadi Kepala Sekolah Perguruan Tamansiswa Bandung. Tahun 1933 menikah dengan penulis Suwarsih Djojopuspito di Cibadak dan isterinya ikut membantu mengajar di Perguruan Tamansiswa Bandung. Kakak iparnya adalah Mr. A.K.Pringgodigdo, suami dari kakak isterinya (Ny. Suwarni).

Pada tahun 1933 ketika Pemerintah Hindia Belanda di bawah Pemerintahan Gubernur General Mr. Bonifacius Cornelis de Jonge, maka para aktivis politik mulai ditangkap. Ir.Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Flores kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Pada saat itu PNI pimpinan Ir. Soekarno beralih pimpinan pecah menjadi dua, yaitu dilanjutkan sebagai Partindo (Partai Inonesia) pimpinan Mr. Sartono dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Sugondo memilih masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Syahrir. Kemudian pada tahun 1934 gilirannya Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Boven Digoel kemudian dipindahkan ke Banda Neira.

Dan selanjutnya tahun 1934 itu juga, giliran Sugondo juga ditangkap, namun tidak terbukti bahwa ia anggauta partai, sehingga ia hanya mendapat larangan mengajar (Onderwijs Verbod) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah larangan mengajar dicabut tahun 1935 ia pindah ke Bogor dan mendirikan Sekolah Loka Siswa, namun sepi murid, sehingga ditutup.[5]

Setelah gagal mendirikan Sekolah Loka Siswa di Bogor, Sugondo pada tahun 1936 pindah mencari pekerjaan ke Semarang, dan ia mengajar di sekolah Tamansiswa Semarang, sedangkan isterinya bekerja di sekolah pimpinan Drs. Sigit. Namun kemudian akhir tahun 1936 ia pindah ke Surabaya bekerja sebagai wartawan lepas De Indische Courant Soerabaia.

Setelah di Surabaya, tahun 1938 ia pindah lagi ke Bandung dan Sugondo diterima menjadi guru di Handels Cologium Ksatria Instituut (Sekolah Dagang Ksatria) pimpinan Dr. Douwes Dekker.

Ketika keadaan Eropa genting, menjelang Perang Dunia II, maka pada tahun 1940 Soegondo pindah ke Batavia ikut isterinya yang mengisi lowongan guru yang ditinggal pergi orang Balanda. Soewarsih menjadi guru di GOSVO (Gouvernement Opleiding School voor Vak Onderwijzeressen Paser Baroe Batavia – Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Pasar Baru Batavia – sekarang SMKN 27 Pasar Baru). Selain itu ia juga dipercaya oleh kenalannya yang pulang ke Eropa untuk menjaga rumah di daerah Menteng (Tjioedjoengweg, sekarang Jl. Teluk Betung belakang HI). Ia sempat bekerja di Centraal Kantoor voor de Statistiek Pasar Baru (CKS – Badan Pusat Statistik) sebelah GOSVO tempat isterinya bekerja, dan juga sebagai wartawan lepas De Bataviaasch Nieuwsblad.

Pada tahun 1941 oleh Mr. Soemanang dipercaya memimpin Kantor Berita Antara(sebagai Direktur, melalui dua orang utusan Djohan Sjahroezah dan Adam Malik yang datang meminta di rumahnya Tjioedjoengweg, sedangkan Adam Malik tetap menjadi Redaktur/merangkap Wakil Direktur) yang beralamat pada waktu itu di Buiten Tijgerstraat 30 Noord Batavia (Jl. Pinangsia 70 Jakarta Utara) sebelum pindah ke Jl. Pos Utara No. 53 – Pasar Baru.[6]

Tanda Kehormatan Republik Indonesia

Hanya ini saja….itulah gambaran yang sederhana dari penghargaan Bangsa ini….Atas jasa pada masa pemuda dalam memimpin Sumpah Pemuda, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978 diberikan Tanda Kehormatan Republik Indonesia: berupa Bintang Jasa Utama. Selain itu, ia juga mendapat Satya Lencana Perintis Kemerdekaan pada tahun 1992.

Akhirnya Gelar itu Tidak Ada

Di pengujung usianya, Sugondo menghabiskan hari-hari di Yogyakarta. Tahun 1978, Sugondo wafat dan dimakamkan di Yogyakarta. Ia diusulkan oleh sebuah universitas di Yogyakarta ke pemerintah, untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Tapi ditolak dengan alasan tak jelas.“Ketika Sugondo meninggal, sebuah universitas di Yogyakarta menyampaikan surat ke Adam Malik, agar Sugondo diangkat menjadi pahlawan. Adam Malik menyampaikan ke Menkokesra saat itu. Tapi nihil,”[7]

ref:

[1]Ensiklopedia Indonesia, Sugondo Djojopuspito, Volume 3

[2]Drs. M. Soenyata Kartadarmadja: Sugondo Djojopuspito, Hasil Karya dan Pengabdiannya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Dokumentasi Sejarah Nasional 1982/1983

[3]Sunaryo Joyopuspito: Soegondo Djojopoespito, Tokoh Pemuda 1928, Museum Sumpah Pemuda 2011

[4]Soegondo Djojopuspito: Ke arah Kongres Pemuda II, Media MUDA No. 6 & 7 tahun I, November 1973

[5]Suwarsih Djojopuspito, Manusia Bebas, PT Djambatan 1975

[6]Soebagio IN, Surat yang dikirim oleh Sugondo Djojopuspito, Majalah TEMPO 06 Mei 1978

[7]http://ranahberita.com/11356/pahlawan-kongres-pemuda-ii-yang-terlupakan

(pic) layarasdos.blogspot.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s